PT PLN menyatakan bakal melakukan tarif adjustment atau penyesuaian tarif bagi pelanggan 900 VA non subsidi pada Juli 2017 atau sekira masih dalam bulan syawal alias lebaran. Sebagaimana diketahui, pengguna listrik 900 VA nonsubsidi akan masuk daftar golongan yang dikenakan penyesuaian secara berkala.
Direktur Keuangan PLN, Sarwono Sudarto, mengatakan ada kemungkinan kenaikan tarif listrik bagi pelanggan 900 VA nonsubsidi. Kemungkinan turun pun disebut ada, jika inflasi turun, nilai tukar rupiah menguat, dan adanya penurunan harga minyak mentah.
"Juli tariff adjustment bagi mereka yang tidak berhak mendapatkan subsidi (900 VA), tapi kalau mereka yang subsidi tetap dikasih (subsidi)," kata Sarwono saat berbincang dengan VIVA.co.id, Senin malam, 12 Juni 2017.
Sarwono mengaku enggan memakai istilah pencabutan subsidi. Sebab, subsidi itu sebetulnya akan dialihkan kepada masyarakat yang lebih berhak alias tepat sasaran. Dia pun menyebut keuangan PLN lebih bagus setelah adanya program subsidi tepat sasaran tersebut.
"Karena ada 18 jutaan (rumah tangga) yang selama ini mendapat subsidi, yang seharusnya mereka tidak masuk pada masyarakat yang menerima subsidi," ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, subsidi yang diberikan pemerintah pun kini berkurang hingga Rp2 triliun per bulan, ketika subsidi tak lagi diberikan kepada sekitar 18 juga pelanggan yang tergolong mampu.
"Dengan kenaikan (tarif) itu jadinya subsidi pemerintah berkurang. Jadi ke orang yang berhak saja. Kurangnya sekitar Rp2 triliun per bulan," kata dia.
Sementara itu diberitakan JPNN dalam mengambil respon masyarakat kemaren, banyak mayarakat merasa tersiksa dengan kenaikan itu. Pasalnya, mereka anggap tagihan listrik mereka membengkak hingga dua kali lipat. Ini membuat beban ekonomi merek pun menjadi bertambah.
”Ya, kami cukup kecewa dengan pemerintah yang tega mencabut subsidi listrik. Tentunya, dengan dikurangi subsidi listrik ini, otomatis biaya yang kami keluarkan untuk membayar listrik menjadi membengkak. Tempat rental playstation saya ini menggunakan listrik yang 900 VA. Sebelum kenaikan, token listrik yang Rp 50.000 tahan hingga 6 sampai 7 hari. Sekarang setelah subsidi dikurangi, token Rp 50.000 itu hanya tahan 3 hari. Berarti Rp 100.000 selama satu mingggu.
Pemakaian sebesar itu hanya untuk menghidupi lima unit perangkat Playstation,” ujar Mega Suci Ermaputri, 26, pemilik rental playstation di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Lubukbuaya, Kecamatan Koto Tangah, Padang, Sumbar, kepada Padang Ekspres (Jawa Pos Group), kemarin (11/6).
Akibat pengurangan subsidi tersebut, sambung Suci, ia tidak bisa berbuat banyak dan hanya pasrah terhadap kebijakan pemerintah.
”Kalau biaya rental PS ini, kami naikkan rasanya tidak bisa. Karena banyak tempat rental yang lain tidak berani menaikkan. Kami takut para konsumen kami kabur,” ujarnya.
Hal senada dikatakan Andriyani, 36, pemilik rental komputer yang beralamat di dekat SMAN 8, Kelurahan Batipuh, Kecamatan Kototangah.
”Biasanya token listrik yang isi Rp 100.000 bisa tahan 20 hari. Setelah subsidi dikurangi, token Rp 100.000 itu hanya tahan 10 hari. Akhirnya, kami terpaksa melakukan penghematan dengan menggunakan listrik seperlunya saja,” ucapnya.
Begitu juga yang dialami Muhamad Farul, 36, pemilik tempat fotokopi yang berada di depan SMPN 34 Padang.
”Saya mau bagaimana lagi. Kebijakan tersebut pemerintah yang memutuskan. Saya hanya menerima saja. Saya terpaksa tidak menaikkan harga fotokopi, nanti konsumen kabur. Saya berharap, pemerintah mempertimbangkan kembali pengurangan subsidi listrik ini,” ujarnya.
Tidak hanya para pelaku usaha yang mengeluh dengan pengurangan subsidi listrik ini, sejumlah pelanggan rumah tangga juga merasakan hal yang sama.
Sumber : viva,jpnn
